REGIONAL
Kasus Perbudakan di Medan Belum Dilimpahkan 
Sri Purwati alias Butet (tengah).
MEDAN - Masih ingat kasus Sri Purwati alias
Butet (34) warga Jalan Brigjen Katamso Gang Datuk, pembantu rumah
tangga (PRT) yang terpisah dari keluarganya selama 28 tahun dan
dipekerjakan selama 25 tahun tanpa gaji oleh majikannya? Sampai hari ini
proses hukum terhadap apa yang dideritanya belum juga menunjukkan
hasil.
Kepala Polresta Medan, Monang Sitorus malah diminta untuk segera mencopot Kepala Polsek Medan Kota Kompol Sandy Sinurat karena dianggap tidak sanggup dan menutup-nutupi kasus penganiayaan ini. Hal itu terungkap saat mempertanyakan perkembangan kasus kepada Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polresta Medan AKP Ariani.
Ariani menyatakan belum pernah menerima berkas pelimpahan kasus atasnama Sri Purwanti. "Sampai saat ini unit PPA Polresta Medan belum ada menerima berkas pelimpahan kasus penganiayaan Sri Purwanti dari Polsek Medan kota. Kita juga jadi kewalahan ditanyai kasus ini karena kita belum pernah lihat berkasnya, kalau memang sudah ada, kan bisa langsung ditangani," katanya, Rabu (11/4/2012).
"Kalau memang tidak mampu, Kapolsek seharusnya sudah bisa menelepon saya agar berkasnya kita tangani secepatnya," kata Ariani lagi.
Sebelumnya, Kapolsek Medan Kota mengatakan, kasus Sri Purwanti sudah dilimpahkan ke Polresta Medan sesuai dengan instruksi pimpinan. "Kasusnya sudah dilimpahkan ke PPA Polresta Medan sesuai perintah pimpinan," katanya singkat.
Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum Julheri Sinaga mengatakan, tidak singkronnya pernyataan dua perwira polisi membuka peluang kecurigaan masyarakat bahwa Polsek Medan Kota mencoba 'cuci tangan' dibelakang nama pimpinan atas kasus ini, dan melimpahkan ketidakmampuannya ke unit PPA yang jelas-jelas belum ada menerima berkas pelimpahan.
"Kita minta agar Kapolresta Medan segera mencopot Kapolsek Medan Kota Sandy Sinurat yang dianggap tidak mampu dan menutup-nutupi kasus penganiayaan berat ini," tegas Julheri.
Menurut Julheri, hal ini harus segera dilakukan sebelum masyarakat kehilangan kepercayaan kepada polisi yang punya slogan pengayom masyarakat. Dan bila terbukti kasus ini memang sengaja ditutup-tutupi maka Kepala Polsek bisa dikenakan pasal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan sejak tiga bulan lalu ke Polsek Medan kota. Majikan korban yang menjadi pelaku telah diperiksa namun statusnya masih sebagai saksi terlapor. Kepada penyidik, pelaku penganiayaan membantas semua tuduhan yang ada padanya. www.pulogadingcity.blogspot.com
Kepala Polresta Medan, Monang Sitorus malah diminta untuk segera mencopot Kepala Polsek Medan Kota Kompol Sandy Sinurat karena dianggap tidak sanggup dan menutup-nutupi kasus penganiayaan ini. Hal itu terungkap saat mempertanyakan perkembangan kasus kepada Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polresta Medan AKP Ariani.
Ariani menyatakan belum pernah menerima berkas pelimpahan kasus atasnama Sri Purwanti. "Sampai saat ini unit PPA Polresta Medan belum ada menerima berkas pelimpahan kasus penganiayaan Sri Purwanti dari Polsek Medan kota. Kita juga jadi kewalahan ditanyai kasus ini karena kita belum pernah lihat berkasnya, kalau memang sudah ada, kan bisa langsung ditangani," katanya, Rabu (11/4/2012).
"Kalau memang tidak mampu, Kapolsek seharusnya sudah bisa menelepon saya agar berkasnya kita tangani secepatnya," kata Ariani lagi.
Sebelumnya, Kapolsek Medan Kota mengatakan, kasus Sri Purwanti sudah dilimpahkan ke Polresta Medan sesuai dengan instruksi pimpinan. "Kasusnya sudah dilimpahkan ke PPA Polresta Medan sesuai perintah pimpinan," katanya singkat.
Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum Julheri Sinaga mengatakan, tidak singkronnya pernyataan dua perwira polisi membuka peluang kecurigaan masyarakat bahwa Polsek Medan Kota mencoba 'cuci tangan' dibelakang nama pimpinan atas kasus ini, dan melimpahkan ketidakmampuannya ke unit PPA yang jelas-jelas belum ada menerima berkas pelimpahan.
"Kita minta agar Kapolresta Medan segera mencopot Kapolsek Medan Kota Sandy Sinurat yang dianggap tidak mampu dan menutup-nutupi kasus penganiayaan berat ini," tegas Julheri.
Menurut Julheri, hal ini harus segera dilakukan sebelum masyarakat kehilangan kepercayaan kepada polisi yang punya slogan pengayom masyarakat. Dan bila terbukti kasus ini memang sengaja ditutup-tutupi maka Kepala Polsek bisa dikenakan pasal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan sejak tiga bulan lalu ke Polsek Medan kota. Majikan korban yang menjadi pelaku telah diperiksa namun statusnya masih sebagai saksi terlapor. Kepada penyidik, pelaku penganiayaan membantas semua tuduhan yang ada padanya. www.pulogadingcity.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar