BISNIS

Potensi Ekonomi RI Bisa Sia-sia

Ilustrasi 

JAKARTA — Potensi konflik yang cukup tinggi di Indonesia mengganjal pertumbuhan ekonomi pada masa keemasan. Karena itu, pemerintah harus mampu mengelola ranah sosial politik dan ekonomi agar bisa saling mendukung. Jika hal itu gagal dikelola, potensi pertumbuhan ekonomi akan sia-sia.

Hal itu disampaikan Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung dalam acara seminar Citi Bank di Jakarta, Rabu (11/4/2012).

”Dengan multiras, multiagama, kesenjangan si kaya dan si miskin, serta kesenjangan desa-kota membuat potensi konflik di Indonesia sangat tinggi. Jika tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi batu sandungan,” katanya.

Menurut dia, tahun 2010 menjadi awal bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi akan terus membaik sampai beberapa tahun mendatang. Selama periode tersebut, ekonomi Indonesia akan memasuki pertumbuhan emas karena meningkatnya daya beli masyarakat. ”Sampai tahun 2050, ekonomi Indonesia masih akan terus bagus. Saat itu, ekonomi Indonesia akan sama dengan kondisi Amerika Serikat saat ini,” ujarnya.

Pada masa pertumbuhan emas, peran Indonesia dalam perekonomian global akan semakin diperhitungkan. Hal itu seiring dengan menguatnya peran Asia. Saat ini, kontribusi Asia bagi ekonomi dunia mencapai 27 persen. Tahun 2050 diproyeksikan mencapai 49 persen.

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, yang juga menjadi pembicara seminar, mengatakan, Pemerintah Indonesia perlu berbenah diri dalam menegakkan hukum dan peraturan. ”Tak bisa kita mungkiri bahwa sebagai negara yang multirasial, multietnis, dan masih memiliki kesenjangan ekonomi, Indonesia memang memiliki banyak potensi untuk terjadi friksi,” papar Anies.

Namun, katanya, konflik tidak akan terjadi seandainya pemerintah dapat menegakkan hukum dengan baik. ”Ini adalah salah satu persoalan utama yang kita hadapi dalam pertumbuhan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Dia mengatakan, perekonomian nasional yang sehat saat ini tentunya perlu didukung oleh situasi dan kebijakan politik yang kondusif bagi perkembangan bisnis dan penanaman modal.

Selain masalah kepastian hukum, Indonesia juga masih mempunyai pekerjaan rumah dalam hal menumbuhkan tata laksana yang baik (good governance), antara lain dengan mengurangi biaya tidak terduga dan uang sogok, beban bea cukai, dan meningkatkan transparansi pembuatan kebijakan.

Saat membuka seminar, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, konsumsi domestik menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di tengah krisis global.
  www.pulogadingcity.blogspot.com