NASIONAL

Tiga Parpol Tak Gunakan APBN untuk Pendidikan Politik

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi, saat mendatangi Kantor DPP Partai Demokrat untuk menyampaikan surat keberatan terkait masalah penyampaian laporan dana parpol

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan data keuangan dari sembilan partai politik besar di Indonesia. Tiga di antaranya tidak menganggarkan biaya untuk pendidikan partai politik.

Sembilan partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Hanura.

Menurut peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi, ada tiga partai yang tidak menganggarkan biaya untuk pendidikan partai politik seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 tahun 2009. Permendagri itu berbunyi bantuan keuangan untuk partai politik digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik dan operasional partai politik.

"Seharusnya berdasarkan Permendagri partai-partai itu menggunakan untuk biaya pendidikan politik. Tiga partai tidak melakukan itu yaitu Golkar, PDI-P, dan PPP," ujar Apung dalam jumpa pers di kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (4/4/2012).

Apung mencontohkan data anggaran parpol yang diperoleh ICW pada tahun 2010. Di situ, dana yang diperoleh setiap parpol berbeda-beda. PDI-P mendapat dana dari APBN sebesar Rp1,574 miliar. Partai Golkar mendapatkan Rp1,623 miliar, sedangkan PPP memperoleh Rp 598 juta, Partai Demokrat sebesar Rp 2,338 miliar, PKS sebesar Rp 886 juta, PAN sebesar Rp 677 juta, PKB sebesar Rp556 juta, Partai Gerindra sebesar Rp 517 juta, dan Partai Hanura sebesar Rp 501 juta.

PDI-P mengeluarkan biaya pengeluaran terbesar untuk telepon dan listrik sebesar kurang lebih Rp 387. 836.242. PPP menghabiskan dana terbesar untuk langganan daya dan jasa/gaji hingga Rp 378.427.500. Adapun Golkar paling banyak menggunakan dana untuk biaya telpon dan listrik sebesar Rp771.883.195

"Poin pendidikan politik itu seharusnya mendapat porsi yang cukup besar. Selama ini partai politik masih lemah dalam memberi pendidikan politik," kata Apung.

Dari data itu, ada juga partai yang menganggarkan pendidikan politik, tapi dalam jumlah dana yang kecil. PKS hanya menganggarkan Rp 42,2 juta untuk pendidikan partai politik, sementara PAN sebesar Rp67 juta, PKB Rp 22,9 juta, Partai Gerindra Rp 22,7 juta, dan Demokrat sebesar Rp 44 juta.

Meski begitu, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan yang hadir dalam jumpa pers itu memberikan apresiasi kepada PAN yang memiliki biaya pendidikan politik lebih besar dibanding partai lain. "PAN menganggarkan dana untuk pendidikan politik paling besar dibandingkan partai lainnya. Dana pendidikan politiknya sudah 15 persen," kata dia.

Dari catatan dana ini, ICW menyatakan Partai Hanura sama sekali belum memberikan laporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan. Data lainnya, pengeluaran Demokrat paling banyak untuk rapat internal sekretariat sebesar Rp 959.975.829, sementara dana terbesar PKB dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan data dan arsip Rp 164.452.900. Gerindra menghabiskan dana paling banyak untuk gaji pegawai sebesar Rp 301.200.000.
 www.pulogadingcity.blogspot.com